Komisi Tetap Majelis Nasional Korea Selatan mengusulkan pembatalan pelarangan ICO. Hal ini diketahui pada rapat umum Komisi Khusus Revolusi Industri Keempat Majelis Nasional yang diadakan pada hari Senin, 28 Mei. Perlu diingat bahwa pada September 2017, Jasa Pengawasan Keuangan (Financial Supervision Service, FSS) Korea Selatan memberlakukan pelarangan menyeluruh pada penempatan token primer.
Alasan utama usulan penghapusan larangan ini adalah besarnya aliran perusahaan crypto domestik ke Singapura dan Swiss. Selain itu, para investor juga mengkhawatirkan risiko terkait penipuan. Maka dari itu Komite Majelis Nasional mengusulkan badan regulator untuk mempertimbangkan kebijakan mereka dan melakukan pendekatan legalisasi dan regulasi cryptocurrency dan teknologi blockchain dalam rangka menjadikan bidang ini lebih transparan dan aman.
"Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menyiapkan sebuah komite baru dan membangun sistem tatakelola di levelnya untuk membuat kebijakan blockchain secara sistematis dan mendukung industri secara efisien. Kami juga akan menetapkan dasar hukum perdagangan cryptocurrency, termasuk perizinan ICO, melalui Komite Tetap Majelis Nasional," demikian disampaikan oleh Komite Khusus Revolusi Industri Keempat.
Pembatalan larangan pengadaan ICO berarti bahwa start-up di Korea Selatan akan bisa lagi melakukan aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan crypto dan teknologi blockchain. Ada banyak keuntungan dari pembatalan pelarangan, namun tidak diketahui kapan tepatnya pelunakan hukum ini akan berlaku.
oleh , 01/06/2018
Artikel ini mencerminkan pendapat pribadi dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai saran investasi, dan/atau penawaran, dan/atau permohonan untuk melakukan transaksi keuangan, dan/atau jaminan, dan/atau ramalan peristiwa yang akan datang.
Buka Akun